HSN,MINUT – Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung terus membuktikan komitmen dan upaya pencegahan korupsi berbagai sektor Pemerintahan.
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode Januari 2023 hingga saat ini mencapai angka 79 poin , atau naik sebanyak 21 poin dibanding tahun lalu dalam periode yang sama hanya mencapai angka 58 poin.
“Puji Tuhan, indeks MCP KPK kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu,” kata Bupati JG kepada sejumlah media beberapa waktu lalu.
Bupati juga mengatakan data KPK menyebutkan periode Januari 2022 hingga Januari 2023 Minut mencapai angka 58 poin dan berada pada 60 se-Indonesia atau peringkat kedua se-Sulut.
Dan untuk periode Januari hingga September 2023 Minut mengalami kenaikan drastis yakni tertinggi se-Sulut dan peringkat ke-6 se- Indonesia dengan angka capaian sebesar 79 poin.
Dikatakannya, kenaikan tersebut merupakan hasil perbaikan dan evaluasi dari hasil rapat koordinasi monitoring pencegahan korupsi yang dilakukan secara internal maupun bersinergis dengan KPK.
Ditambahkan Bupati, capaian MCP KPK ini menjadi satu bukti adanya keberhasilan dari komitmen Pemkab Minut dalam mewujudkan good governance and clean governance sesuai harapan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk rekomendasi KPK.
Untuk itu, Bupati juga berharap kepada tim KPK untuk terus melakukan evaluasi dan pendampingan sehingga nanti di akhir periode penilaian tahun 2023 ini, penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga nilai MCP KPK Minut terus meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu
“Melihat capaian diatas yang sangat menggembirakan itu, maka dia akan terus mendorong peningkatan pada sektor pengawasan APIP dan manajemen ASN,” tegas Bupati JG sembari menyatakan komitmennya akan mencapai peringkat 3 se-Indonesia untuk pencapaian indeks MCP KPK.
Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Steven Tuwaidan membenarkan capaian MCP KPK sebagaimana yang dibeberkan Bupati Joune Ganda.
Menurut Tuwaidan, secara garis besar MCP KPK Minut periode Januari 2022 hingga Januari 2023 mencapai angka 58, selanjutnya untuk periode Januari 2023 – Januari 2024 mendatang hingga bulan September 2023 ini telah mencapai angka 79 atau terjadi kenaikan 21.
“Nilai tersebut merupakan akumulasi dari nilai 8 area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di pemerintah daerah diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan perizinan pengawasan APIP, manajemen ASN , optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD dan tata kelola keuangan desa,” tutupnya. (**)
