HSN,MANADO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar dua kegiatan sekaligus, yakni High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) serta Rapat Koordinasi Intensifikasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Percepatan Digitalisasi Pendapatan Daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 20–22 Mei 2025 di Hotel Roger’s Manado dan dihadiri sekitar 60 orang yang berasal dari seluruh perangkat daerah pengelola retribusi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), UPTD, serta unsur pendukung.
Dalam sambutannya, Bupati Mitra, Ronald Kandoli menekankan intensifikasi retribusi dan digitalisasi menjadi langkah strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian daerah.
Ia pun berharap agar seluruh perangkat daerah pengelola retribusi dapat meningkatkan kinerja dan berinovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Komitmen ini sejalan dengan target pendapatan retribusi pada tahun 2025 sebesar Rp. 7,37 miliar atau 65,03 persen dari total potensi.
“TP2DD Kabupaten Minahasa Tenggara telah menunjukkan kinerja yang signifikan, di mana pada penilaian indeks ETPD, Kabupaten Minahasa Tenggara masuk Kategori Digital dengan nilai > 80 persen sejak tahun 2022,” ungkapnya.
Selanjutnya pada sesi capacity building menghadirkan narasumber Ircham Andrianto Taufik, Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam paparannya, Ircham menjelaskan strategi percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan integrasi teknologi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengungkapkan bahwa kinerja TP2DD Kabupaten Mitra mengalami peningkatan signifikan, dari peringkat 57 di tahun 2022, peringkat 52 pada 2023, hingga peringkat 45 pada 2024.
“Meskipun mengalami peningkatan, kinerja TP2DD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat lebih optimal dengan penguatan ekosistem digital, sosialisasi yang masif, serta peningkatan kualitas SDM,” tegas Ircham.
Sementara itu, narasumber lainnya Dr Vecky Masinambow, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi, menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui retribusi daerah.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta melakukan pemutakhiran data potensi dan realisasi retribusi, pembahasan penyusunan dan penyempurnaan SOP retribusi, serta evaluasi kinerja dan rekonsiliasi data antar bidang terkait.
Hasil dari forum ini adalah komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan roadmap digitalisasi retribusi. Selain itu, akan dibentuk tim teknis lintas OPD yang akan meningkatkan integrasi kanal pembayaran digital seperti QRIS dan kanal non-tunai lainnya. (*/ndy)
