HARIAN SULUT NEWS, JAKARTA – Komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah yang mutlak dilakukan bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung. Penerapannya dilakukan secara ketat, sistimatis dan masiv oleh Inspektorat. Hal ini menjadi skala prioritas dalam pemerintahan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung dalam menjalankan pemerintahan.
Hal ini ditegaskan oleh Bupati Minut Joune Ganda, S.E., M.A.P., M.M.,M.Si pasca mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Rabu(13/08/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Tujuan kegiatan Rakor ini antara lain untuk menyatukan Komitmen terkait Pencegahan Korupsi di daerah, dimana hal ini secara simbolis dilakukan penandatanganan Komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Sekjend Apkasi ini.
Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu, Sekda Ir Novly Wowiling, Msi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, staf humas/protokoler dan admin Mcp.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan
pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
” Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar” katanya.
Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi didaerah, antara lain soal Integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu pemahaman bersama, Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis yang juga menegaskan area yang paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Inspektur Minut Steven Tuwaidan menjelaskan, dalam rakor ini KPK ingin mendengar sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan Korupsi dari masing-masing Kepala Daerah dan DPRD.
“Terkait komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung(JGKWL) dalam pemberantasan Korupsi sangat tinggi, dimana segala bentuk program yang menjadi program strategis Pemda itu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan,” terang Tuwaidan.
Ditambahkannya, dalam setiap kesempatan Bupati dan Wakil Bupati senantiasa menyampaikan untuk memperkuat kapabilitas APIP dan Komitmen Kepala OPD agar menjalankan tugasnya dengan baik, artinya taat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.
“Salah satu indikator dan fakta komitmen JGKWL cegah korupsi di Minut adalah capaian MCSP KPK Tahun 2024 dimana Di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama. Arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini” pungkas Steven Tuwaidan. (*/Rubby Worek)
