HSN,MANADO – Pemprov Sulut mulai memetakan langkah besar menghadapi 2026. Dalam Forum High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memaparkan strategi terintegrasi yang menitik beratkan pada pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.
Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai unsur penting Daerah, mulai dari TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, hingga KDEKS, serta dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sulut.
Forum ini menjadi Ruang Konsolidasi Lintas Sektor untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya tahan Ekonomi Daerah ditengah tantangan global yang dinamis.
Pertumbuhan Positif, Inflasi Tetap Dikawal
Sepanjang 2025, Perekonomian Sulawesi Utara mencatat Pertumbuhan 5,66 persen, melampaui rata-rata Nasional yang berada diangka 5,11 persen. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa fondasi Ekonomi Daerah cukup solid.
Namun demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian serius. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 1,23 persen.
Gubernur mengungkapkan terdapat sepuluh komoditas utama yang memberi andil terhadap inflasi, dengan beras menyumbang 0,49 persen dan biaya pendidikan perguruan tinggi sebesar 0,25 persen.
Untuk meredam potensi tekanan harga, Pemerintah Daerah menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain:
- Memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi.
- Mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai offtaker sekaligus penyeimbang harga di pasar.
- Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, serta memanfaatkan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran saat terjadi gejolak harga.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan dengan transformasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan empat pilar utama sebagai fondasi pembangunan ekonomi kedepan.
Pertama, transformasi digital melalui percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, perluasan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi rantai distribusi pangan.
Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong realisasi APBD secara lebih progresif, mempercepat arus investasi baik PMA maupun PMDN, serta memperkuat hilirisasi industri manufaktur guna menciptakan lapangan kerja baru.
Ketiga, perluasan akses keuangan inklusif melalui TPAKD, khususnya bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai peningkatan literasi keuangan digital.
Keempat, penguatan ekonomi dan keuangan syariah lewat pengembangan industri halal serta integrasi dengan sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata.
Gubernur Yulius menekankan bahwa seluruh agenda tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa kerja sama yang solid. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,”ungkapnya.
Melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya menciptakan iklim ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan demi menjaga momentum pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. (ndy)
