HSN,MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi guna merespons lonjakan harga beras di wilayah Sulawesi Utara (Sulut).
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini dihadiri oleh instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Bank Indonesia, Bulog, BPS, Satgas Pangan Polda Sulut, serta para distributor beras.
Gubernur Sulawesi Uatar saat dihubungi Wartawan melalui Staf khusus (Stafsus) Gubernur bidang Pangan Sarhan Antili SE, (Rabu, 09/07/2025) menyampaikan bahwa Pemerintah akan menyaluran beras oleh Bulog berupa beras gratis yang akan diberikan pada 38 ribu lebih masyarakat yang kurang mampu, yang akan dilakukan pada tanggal 15 juli 2025. Serta akan diadakan pasar murah untuk seluruh pasar diseluruh wilayah Sulawesi Utara
Dijelaskan bahwa Bantuan Pangan Beras ini adalah program pemerintah pusat berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah Pusat yang dikelola Perum Bulog dan disalurkan ke daerah atau kelurahan/desa yang menerima bantuan.
Bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran dalam upaya mengentas kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi.
Antili, melanjutkan bahwa dalam rapat tersebut dibahas sejumlah permasalahan mendasar, di antaranya keabsahan data surplus produksi beras dari Distanak Sulut yang berbeda dengan kondisi di lapangan. Data surplus ini dinilai menjadi salah satu penyebab tidak turunnya kuota beras Xx SPHP dari Bulog untuk Sulut, padahal stok di beberapa gudang hanya cukup untuk 5-7 hari ke depan.
Hasil investigasi menunjukkan sekitar 70-804 beras yang beredar di Sulut justru berasal dari luar daerah. Selain itu, harga beras di Sulut tercatat selalu di atas HET dan setara dengan harga di Pulau Jawa. Perbedaan signifikan antara data BPS tahun 2024 (153.048 ton) dan Distanak tahun 2025 (215.611 ton) juga menjadi sorotan penting.
Upaya pemberdayaan petani lokal juga menjadi perhatian, di mana para distributor diimbau untuk berkoordinasi langsung dengan Distanak guna memastikan distribusi yang berpihak pada produksi dalam daerah serta mencegah keluarnya stok beras lokal ke luar wilayah Sulut.
Diketahui ada beberapa wilayah yang gagal panen dan beberapa lumbung beras terkena hama tikus, serta kenaikan konsumsi masyarakat terhadap beras menjelang Pengucapan Syukur yang sementara berlangsung setiap Minggu dibeberapa desa yang ada di Sulawesi Utara diduga juga menjadi penyebab kanaikan harga beras diSulawesi Utara.
Hal ini tak luput menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Bpk. Gubernur Yulius. Selvanus. Komaling, mengingat di Sulawesi Utara beras masih menjadi bahan makanan pokok lebih dari 9096 masyarakat.
Dilansir dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementrian Sosial yang berhasil dirangkum Redaksi bahw jumlah kuota Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Sulawesi Utara sebanyak : 138.676 PBP yang tersebar di 15 Kab/Kota Se-Sulawesi Utara, dengan jumlah beras yang nantinya akan diterima masyarakat sebesar 10Kg/PBP/bulan, selama 2 bulan yaitu Juni-Juli.
Terkait penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah yang sedianya akan dilaksanakan Launching pelepasan bantuan untuk 15 Kabupaten Kota di Lobby Depan Kantor Gubernur pada Selasa 15 Juli 2025 mendatang. (*/red)
