HSN,KOTAMOBAGU – Bank Indonesia (BI) berkomitmen penuh untuk mendukung upaya menjaga kestabilan harga dan digitalisasi transaksi daerah khususnys di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Raya (BMR) dan Kota Kotamobagu (KK).
Terkait hal itu Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andry Prasmuko menghadiri sekaligus memimpin kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 se Kabupaten BMR dan KK, di Ballroom Hotel Sutanraja Kotamobagu, Kamis (7/3/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pj. Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Sekda Kota Kotamobagu, dan Sekda Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan TPID dan TP2DD Sulut, pejabat terkait pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi daerah se Kabupaten BMR dan KK, serta perwakilan TPID Kota Tomohon. Kegiatan ini merupakan kerja sama antar daerah untuk komoditas beras antara pelaku usaha di BMR dan KK.
“HLM TPID dan TP2DD utamanya membahas tantangan dan upaya yang dapat dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dalam rangka menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah,” kata Andry Prasmuko.
Menurut Andry, perlu adanya sinergi bersama untuk menjaga kestabilan harga tidak hanya pada saat komoditas mengalami kenaikan harga, namun juga pada saat harga jatuh akibat pasokan melimpah.
“Dalam hal ini, pelaksanaan kerja sama antar daerah dapat menjadi solusi jitu. Selain itu, ditekankan juga perlunya optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong implementasi program pengendalian inflasi yang telah dirumuskan oleh masing-masing TPID kabupaten/kota,” ujarnya.
Dari sisi digitalisasi transaksi daerah, dia menyebut seluruh kepala daerah atau yang mewakili menyepakati perlunya upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang telah diperoleh pada 2023 lalu.
Akselerasi digital diyakini akan membantu peningkatan PAD yang berujung pada tumbuhnya perekonomian daerah. “BI Sulut berkomitmen penuh untuk mendukung upaya menjaga kestabilan harga dan digitalisasi transaksi daerah di wilayah Kabupaten se-Bolaang Mongondow Raya dan Kota Kotamobagu.
Komitmen tersebut baik dalam bentuk koordinasi, policy advisory, maupun dukungan lainnya,” sambungnya.
Dia memaparkan, sebagai wujud nyata upaya menjaga kestabilan harga melalui dukungan ketersediaan pasokan, BI Sulut bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pilot project transformasi budidaya, digital farming atau hilirisasi bersama kelompok tani terpilih di KK Kotamobagu, Bolsel, Bolmong, dan Boltim.
Selain itu, BI Sulut bersinergi dalam upaya penguatan kapasitas petani daerah melalui program Petani Unggulan Bank Indonesia kepada petani terpilih di Boltim, serta penyerahan hasil revitalisasi check point lalu lintas pangan di Bolmut dan Bolsel.
Selain itu dilakukan launching QRIS Retribusi Parkir dan Pembayaran Pajak Kota Kotamobagu, QRIS Pajak Persetujuan Bangunan Gedung Bolmong, QRIS Retribusi Pelayanan Pasar Bolmut, QRIS Retribusi Kesehatan RSUD Boltim, dan QRIS Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta Penyerahan Kartu Kredit Indonesia kepada Bolsel.
Penyerahan simbolis launching QRIS pada pembayaran Retribusi ini langsung dilakukan oleh Pemimpin Cabang Bank SulutGo setiap Kabupaten se BMR dan KK. Sementara penyerahan simbolis launching QRIS pada pembayaran Pajak Kotamobagu diserahkan oleh Pemimpin Cabang BNI Kotamobagu.
“HLM TPID dan TP2DD serta GNPIP yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam proses pelaksanaannya bisa meningkatkan semangat dan awareness Kabupaten se-Bolaang Mongondow Raya dan Kota Kotamobagu. Sehingga, pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut yang lebih baik lagi,” tandasnya. (ndy)
