HSN,MANADO – Masalah stunting tidak akan teratasi bila program dari Pemerintah Daerah berjalan masing – masing. Artinya perlu adanya kolaborasi atau keroyokan dari semua pihak terkait.
“Hal paling penting perlu ditingkatkan adalah sinergitas, keterpaduan. Program baik di Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan ada dari instansi vertikal sudah banyak, tapi jalan sendiri – sendiri tidak akan tercapai,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Tematik Stunting Tahun 2025 di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (22/5/2025).
Ia menyinggung soal anggaran. Di mana, semua pemerintah daerah di Sulut memiliki program dalam hal penurunan angka prevalensi stunting.
“Hitung anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, bahkan APBN lewat DAK, ditambah anggaran di instansi terkait ada ratusan miliar,” kata Gallang.
“Kalau dipetakan data stunting per kabupaten/kota cukup anggaran satu tahun untuk intervensi. Sehingga diperlukan saat ini adalah sinergitas,” tegasnya.
Gallang menyebut masalah stunting kebanyakan muncul karena faktor ekonomi. Ia memberi contoh kurangnya pendapatan membuat keluarga ekstrem miskin tak memikirkan kebutuhan gizi anak.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut Christodharma Sondakh mengatakan intervensi stunting berpatokan dari Undang-undang 59 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045.
“Mengamankan pemerintah daerah melaksanakan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting terkonvergen dengan memastikan intervensi terhadap kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja putri, serta calon pengantin, keluarga dan masyarakat,” tukasnya. (*)
