HSN,MINAHASA – Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara gelar High Level Meeting dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa di Aula Kantor Bupati Minahasa, kegiatan sebagai wujud sinergi menjaga kestabilan harga ini dipimpin oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, dengan Narasumber Kepala BI Sulut Joko Supratikto, serta Anggota TPID dari berbagai Instansi terkait. Rabu, (16/7/2025).
HLM TPID ini juga dirangkaikan dengan acara penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Business to Business (B2B) antara Minahasa dan Bolaang Mongondow, bantuan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) komoditas beras, dan penyerahan bantuan pangan Pemerintah. Dalam sambutannya, Bupati Robby menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dalam menjalankan berbagai upaya pengendalian inflasi di Daerah.
“Dengan penandatanganan kerja sama B2B antara Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow, diharapkan terbentuk rantai pasok antardaerah yang lebih kuat, peningkatan kinerja sektor riil yang merata, serta kontribusi yang lebih besar dari sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap struktur PDRB Kabupaten Minahasa,” tutur bupati.
Lebih lanjut, Bupati Robby menekankan bahwa peran TPID tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi dan stabilisasi harga, tetapi juga harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan, distribusi, dan investasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Isu inflasi bukan lagi menjadi masalah sektoral semata, melainkan persoalan multidimensional yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, menyampaikan bahwa diperlukan penguatan ketahanan pangan, khususnya bagi komoditas pangan strategis. Hal ini memperhatikan potensi Minahasa sebagai sentra produksi cabai merah, tomat, cabai rawit, dan bawang merah di Sulut.
Meski demikian, harga komoditas tersebut rentan terhadap kondisi cuaca yang mempengaruhi produktivitas hasil panen. Selain itu, Minahasa masih menghadapi defisit beras yang memerlukan pasokan dari Luar Daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi KAD dalam 2 bentuk, yaitu mendatangkan komoditas defisit di Minahasa dari Wilayah surplus maupun menyalurkan surplus hortikultura Minahasa ke daerah lain guna menjaga kesejahteraan petani serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Stabilitas pasokan juga dapat diperkuat melalui kolaborasi antar lembaga dalam bentuk dukungan subsidi ongkos angkut,” imbuhnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dapat terus diperkuat dalam mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa. (red)
