HSN,KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola hukum Daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (27/08/2025).
Rakornas ini menjadi forum strategis Nasional dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum Daerah, dengan fokus pada kemudahan investasi serta pemantapan Asta Cita sebagai agenda pembangunan Nasional.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Vicktor Mailangkay, SH, MH, hadir bersama Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulut, Vionita Takarendehang Kuera, serta Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut.
Dalam keterangannya, Mailangkay menegaskan pentingnya regulasi Daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman. “Produk hukum Daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen pembangunan yang harus adaptif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” ujarnya.
Mailangkay juga menambahkan, Sulawesi Utara siap menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih regulasi. “Setiap aturan yang lahir harus benar-benar implementatif dan membawa dampak nyata,” tegasnya.
Rakornas yang berlangsung selama tiga hari (26–28 Agustus 2025) ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta, mulai dari gubernur, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, hingga pejabat kementerian terkait.
Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa agenda utama yang digelar selama Rakornas meliputi:
- Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham
- Diskusi panel lintas kementerian
- Pameran produk ekonomi kreatif daerah
- Apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah
Dalam diskusi, para peserta menyoroti isu harmonisasi regulasi, efektivitas implementasi perda, serta strategi peningkatan indeks kepatuhan hukum daerah.
Menutup keikutsertaannya, Wakil Gubernur Mailangkay berharap Rakornas ini menjadi momentum lahirnya regulasi yang lebih progresif, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kami membawa semangat perubahan dari Sulawesi Utara. Regulasi yang baik adalah pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Sulawesi Utara menegaskan diri sebagai daerah yang siap bertransformasi melalui regulasi yang berkualitas, adaptif, dan berpihak pada kemajuan.
