HSN,MANADO – YSK-VICTOR menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) menjadikan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebagai simpul penting logistik global kembali ditegaskan melalui Forum Group Discussion (FGD) bertema Transformasi Sulampua Menuju Global Logistics Hub, berlangsung di Aula GKN Manado. Senin, (19/01/2026).
Forum ini digelar sebagai bagian dari strategi memperkuat efisiensi dan daya saing logistik Indonesia Timur dikancah Internasional.
Kehadiran Pimpinan Daerah ini menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulut dalam mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik kawasan timur Indonesia.
Sejumlah pemangku kepentingan strategis turut ambil bagian dalam forum tersebut, mulai dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal, hingga pelaku usaha logistik, eksportir, importir, serta investor dari Indonesia dan Tiongkok.
Diskusi yang dipandu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Erwin Situmorang bersama Ketua APINDO Sulawesi Utara Riko Lieke berlangsung interaktif dan konstruktif.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengembangan layanan direct call dari Pelabuhan Bitung yang dinilai mampu menjadi pengubah peta logistik Indonesia Timur.
Gubernur Yulius Selvanus dalam paparannya menegaskan bahwa kawasan Sulampua memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ekspor dari kawasan ini diperkirakan mencapai USD 25–30 miliar per tahun atau setara 15–18 persen dari total ekspor nasional.
Namun, ia mengakui bahwa hingga kini sebagian besar arus logistik Indonesia Timur masih bergantung pada pelabuhan di Pulau Jawa. Ketergantungan tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik dan lamanya waktu pengiriman barang.
“Dengan adanya direct call dari Bitung, waktu pelayaran ke Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat dipangkas signifikan, dari semula 25–30 hari menjadi sekitar 7–10 hari. Biaya logistik pun berpotensi turun hingga 20–30 persen,” ungkap Gubernur Yulius.
Menurutnya, penetapan Bitung sebagai simpul logistik nasional tidak boleh dipandang sebagai kepentingan daerah semata, melainkan sebagai agenda bersama seluruh wilayah Sulampua.
“Keberhasilan Bitung sebagai hub logistik akan melahirkan ekosistem baru, mulai dari tumbuhnya kawasan pergudangan, pusat distribusi regional, pelabuhan pengumpan, hingga meningkatnya minat investasi berkualitas di Indonesia Timur,” paparnya.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menyoroti posisi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia sekaligus salah satu investor terbesar.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, nilai perdagangan kedua negara melonjak tajam dari USD 44 miliar pada 2015 menjadi USD 148 miliar pada 2024.
Bahkan, pada periode Januari hingga November 2025, total perdagangan Indonesia–Tiongkok telah mencapai USD 150,36 miliar dengan neraca perdagangan yang relatif seimbang.
Disektor investasi, realisasi penanaman modal Tiongkok di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari USD 630 juta pada 2015 menjadi USD 8,1 miliar pada 2024, serta tetap berada di jajaran tiga besar investor asing pada 2025.
Dubes Djauhari menilai pembukaan jalur direct call Bitung–Tiongkok sebagai langkah strategis dalam memperkuat rantai pasok kawasan Asia Timur.
“Ini bukan hanya jalur perdagangan, tetapi jalur pertumbuhan. Direct call akan mempercepat arus barang, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing produk Indonesia Timur, sekaligus membuka peluang integrasi ke dalam regional value chains Asia Timur,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengembangan Bitung sejalan dengan sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative (BRI).
Sulawesi Utara diproyeksikan menjadi Pacific Rim Economic Hub yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan di Tiongkok, termasuk melalui skema Two Countries Twin Parks dan Twin Ports.
Dari sisi pelaku usaha, forum ini mendapat sambutan positif. Para pelaku logistik, eksportir, dan importir menyampaikan harapan agar layanan direct call dari Bitung dapat segera direalisasikan secara rutin dan berkelanjutan.
Mereka menilai keberadaan jalur langsung tersebut akan memberikan kepastian usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk Indonesia Timur di pasar global.
Secara keseluruhan, FGD ini menegaskan bahwa pengembangan direct call Pelabuhan Bitung merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong kebangkitan Indonesia Timur.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta mitra internasional, kawasan Sulampua diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam rantai pasok global dan memperkokoh posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. (red)
