HSN,MANADO – Pemprov Sulut terus memperkuat kerjasama Internasional, khususnya disektor ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan diterimanya kunjungan Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia, Dato Sri Dr. Stephen Rundi, oleh Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, di Kantor Gubernur Sulut, Senin (26/1/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Sulawesi Utara dan Sarawak, khususnya dalam perekrutan, penempatan, serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sulut, agar berjalan secara legal, transparan, dan berkeadilan.
Dalam pertemuan itu, Sekprov Tahlis Gallang menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Sarawak yang membuka ruang kerja sama resmi bagi tenaga kerja asal Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulut sangat mendorong sistem penempatan PMI yang aman, bermartabat, dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja, mulai dari proses rekrutmen hingga bekerja di luar negeri.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memastikan setiap PMI yang berangkat bekerja ke luar negeri memiliki kompetensi yang memadai, terlindungi secara hukum, dan mendapatkan hak-haknya secara layak,” ujar Tahlis.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kompetensi calon PMI melalui pelatihan dan pembekalan sebelum keberangkatan, sehingga tenaga kerja Sulut dapat bersaing dan berkontribusi secara profesional di negara tujuan.
Sementara itu, Menteri Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi mengungkapkan bahwa saat ini Sarawak memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap tenaga kerja asing di berbagai sektor strategis. Menurutnya, kerja sama dengan Sulawesi Utara dinilai sangat potensial dan strategis karena membutuhkan ribuan pekerja dalam waktu ke depan.
“Kerja sama ini sangat penting bagi Sarawak, karena kami memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan Sulawesi Utara memiliki sumber daya manusia yang potensial,” ungkapnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Utara, sekaligus meminimalkan praktik penempatan tenaga kerja ilegal, serta memperkuat perlindungan PMI di Luar Negeri. (red)
