HSN,JAKARTA – Gubernur Sulut Yulius Selvanus terima kasih untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, aspirasi penambang rakyat ke Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Senayan. Dalam forum tersebut, Yulius mengajukan usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah konkret untuk mengakhiri status ilegal yang selama ini melekat pada aktivitas pertambangan rakyat. Kamis (29/01/2026).
“Penambang rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum agar bisa bekerja dengan aman dan bermartabat. Ini komitmen saya kepada masyarakat,” ujar Yulius.
Ia menilai, keberadaan regulasi yang jelas tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah agenda strategis, mulai dari pengaturan identitas penambang, penambahan kuota BBM subsidi, penataan pajak alat berat, pengawasan bahan kimia berbahaya, hingga penguatan tata niaga hasil tambang dan kerja sama riset dengan perguruan tinggi melalui BUMD.
Selain itu, ia mendorong percepatan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk mendukung aktivitas pertambangan rakyat yang tertib dan legal. Masukan tersebut mendapat perhatian dari Komisi XII DPR RI dan dinilai relevan dalam penyusunan kebijakan nasional sektor pertambangan rakyat. RDP turut dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno. (ndy)
