HSN,MANADO – Pemprov Sulut keseriusan dalam memperkuat tata kelola Keuangan Daerah, Wakil Gubernur Victor Mailangkay secara langsung memimpin Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulawesi Utara, sebagai bagian dari upaya menyeluruh pemerintah daerah dalam memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, SIP, MM, serta Inspektur Daerah Provinsi Sulut Dr. Jemmy Kumendong, MSi. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi penegasan komitmen kuat Pemprov Sulut dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Anggaran untuk Rakyat, Bukan Sekadar Administrasi
Dalam arahannya, Wagub Victor Mailangkay menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat Sulawesi Utara. “Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan. Lebih dari itu, ini adalah jaminan kepada masyarakat Sulut bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama,” tegas Victor.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar ditindaklanjuti secara teknis di atas kertas. “Kita tidak hanya menanggapi rekomendasi BPK secara administratif, tetapi menjadikannya sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik,” lanjutnya.
Perangkat Daerah Diminta Bertanggung Jawab Penuh
Wagub juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran yang berada dalam kewenangannya masing-masing. Setiap temuan dan rekomendasi BPK, kata dia, harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu. “Tidak boleh ada lagi temuan yang berulang. Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan benar, karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” ujar Victor.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (**)
