HSN,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komisi Pemberantasan Korupsi mewanti-wanti penyelenggara Negara hingga Kepala Daerah untuk tidak melakukan praktik korupsi. Lembaga Antirasuah memastikan penindakan akan terus berjalan meski memasuki libur Lebaran 2026.
Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait pemerasan SKPD untuk THR pribadi dan Forkopimda.
“Jangan berpikir bahwa kami karena Lebaran terus kami mau mudik, pulang gitu ya dan membiarkan terjadinya tindak-tindak korupsi direntang waktu kedepan ini, tidak. Kami akan tetap hadir untuk melakukan penindakan apabila masih bandel melakukan tindak pidana korupsi, seperti itu,” kata Asep yang dikutip Minggu (15/3/2026).
“Jadi jangan pikir ‘wah mungkin nanti penyidik-penyidiknya pada mudik gitu ya’, seperti itu, tidak,” ujarnya. Diketahui, tiga kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tamgan Lembaga Antirasuah selama ramadan 2026. Pertama, Bupati Pekanbaru, Fadia Arafiq yang terjaring operasi senyap pada Selasa (3/3/2026).
Ia kemudian ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan benturan kepentingan. Selanjutnya, Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari tertangkap tangan pada Senin (9/3/2026).
Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek. Terbaru, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman yang kena OTT pada Jumat (13/3/2026). Ia terjerat dalam kasus dugaan pemerasan untuk THR. (**)
