HSN,MANADO – Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang menegaskan pentingnya validasi dan pemutakhiran data berbasis kemanusiaan agar bantuan Pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan berhak.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran dan Validasi Data yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado. Senin, (16/3/2026).
Rapat ini melibatkan berbagai Perangkat Daerah serta Aparat Wilayah guna menyatukan persepsi terkait penentuan kategori kesejahteraan masyarakat melalui sistem Desil.
Hadir sebagai pemateri dari Sulawesi Utara dan BPS Manado serta turut hadir Sekretaris Kota Manado, para Camat, Lurah, serta sejumlah Perangkat Daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kominfo, dan Kesbangpol.
Tekankan Pendataan Objektif
Dalam arahannya, Wali Kota Andrei Angouw menekankan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara objektif dan profesional oleh seluruh petugas di lapangan, mulai dari Camat, Lurah hingga Ketua Lingkungan.
Ia menegaskan bahwa penentuan warga dalam kategori Desil tidak boleh dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kedekatan pribadi atau penilaian sepihak.
“Pendataan harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai didasarkan pada like and dislike. Yang berhak harus mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak jangan sampai mengambil jatah masyarakat yang membutuhkan,” tegas Angouw.
Menurutnya, penyamaan persepsi antar petugas lapangan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan warga yang layak menerima berbagai program bantuan pemerintah.
Menjangkau 460 Ribu Warga Manado
Angouw menjelaskan bahwa sistem Desil yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan memang tidak sederhana, namun sistem ini diperlukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Penentuan Desil dari 1 sampai 10 memang rumit, tetapi ini dilakukan agar kebijakan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Semua ini untuk kepentingan sekitar 460 ribu penduduk Kota Manado,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan di lapangan di mana beberapa warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru masuk dalam kategori Desil 1 yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya identifikasi yang lebih teliti agar kategori Desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
Sosialisasi Hingga Tingkat Lingkungan
Diakhir arahannya, Angouw meminta para camat segera menindaklanjuti hasil rapat dengan menggelar musyawarah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Forum tersebut diharapkan melibatkan lurah, ketua lingkungan serta menghadirkan narasumber dari BPS untuk menjelaskan secara teknis mekanisme identifikasi warga berdasarkan kategori Desil.
Langkah ini dinilai penting agar seluruh aparat wilayah memiliki pemahaman yang sama saat melakukan pendataan masyarakat.
Peran BPS dan DTSEN
Dalam pemaparan materi, pihak BPS menjelaskan proses integrasi data serta tugas lembaga tersebut dalam implementasi (DTSEN).
BPS juga menjelaskan konsep Desil, yakni metode pembagian data masyarakat ke dalam sepuluh kelompok dengan jumlah yang sama berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Melalui sistem ini, Pemerintah dapat menentukan prioritas penerima bantuan sosial secara lebih terukur.
Rapat koordinasi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, termasuk dari Sekretaris Kota dan Kepala Dinas Sosial yang menyoroti tantangan implementasi sistem di lapangan.
Perdebatan juga muncul terkait mekanisme perubahan kategori Desil dan bagaimana proses konsultasi dengan pihak yang berwenang di tingkat pusat, khususnya .
AARS Tekankan Aspek Kemanusiaan
Menutup kegiatan tersebut, Angouw bersama Wakil Wali Kota Richard Sualang menegaskan bahwa pembaruan data Desil harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.
Keduanya berharap sistem pendataan tidak justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Jangan sampai orang yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan hanya karena kesalahan dalam mengakses atau memverifikasi sistem. Prinsipnya, yang berhak harus dilindungi dan dipastikan mendapat haknya,” tandas Angouw.
Dengan validasi data yang lebih akurat, Pemerintah Kota Manado berharap program bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (**/red)
