HSN,MANADO – Kebijakan Work From Home yang tengah diterapkan tidak membuat roda Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melambat. Justru di tengah pola kerja yang lebih fleksibel, Yulius Selvanus memastikan seluruh jajaran tetap bergerak cepat menjalankan program pembangunan.
Hal itu terlihat saat Gubernur Sulut memimpin rapat bersama Jajaran Pejabat Pemprov di Wisma Negara Bumi Beringin. Senin, (16/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri para Asisten I, II dan III Sekretariat Daerah Provinsi Sulut serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut. Meski sebagian aparatur menjalankan pola kerja WFH, forum koordinasi tetap berlangsung penuh keseriusan.
Suasana rapat tampak sedikit berbeda dari biasanya. Sejumlah pejabat terlihat hadir dengan pakaian santai menyesuaikan pola kerja dari rumah.
Namun ditengah suasana tersebut, Gubernur Yulius Selvanus justru tampil dengan seragam khaki lengkap, mencerminkan sikap disiplin sekaligus komitmen kuat terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa perubahan pola kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya kinerja Aparatur Pemerintah.
“Kondisi WFH tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja. Program pembangunan harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat harus terus maksimal,” tegasnya.
Menurut Yulius Selvanus, tantangan Pemerintahan saat ini menuntut aparatur tetap adaptif namun tidak kehilangan fokus terhadap target pembangunan daerah. Ia meminta seluruh Pimpinan perangkat Daerah menjaga soliditas organisasi serta mempercepat realisasi program yang telah direncanakan.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan pembangunan di berbagai sektor, penguatan koordinasi lintas perangkat Daerah, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi.
Gubernur menekankan bahwa Pemprov Sulut harus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Fokus utama kita adalah memastikan pembangunan daerah terus berjalan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa di tengah penyesuaian sistem kerja, pemerintah daerah tetap menjaga ritme kerja dan disiplin birokrasi agar pelayanan publik serta program pembangunan tidak mengalami hambatan. (*/red)
