HSN,MANADO – Suasana Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendadak ramai puluhan supir mikrolet yang tergabung dalam Aliansi Supir Mikrolet Manado menggelar aksi damai untuk menyuarakan keluhan mereka terkait operasional angkutan Trans Manado yang dinilai memangkas penghasilan harian mereka secara drastis. Kamis, (29/01/2026).
Para pendemo menegaskan bahwa kehadiran Trans Manado hingga kini belum menemukan solusi berimbang dari Pemerintah Kota Manado, sehingga mereka memilih mengadu ke “Rumah Rakyat” ditingkat provinsi.
Aspirasi Demi Dapur Tetap Mengepul
Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan bahwa aksi ini murni demi keberlangsungan hidup keluarga.
”Kami menghidupi istri dan anak-anak dari hasil narik angkot. Sejak ada Trans Manado, pendapatan kami merosot tajam. Kami mohon aspirasi kami diterima di gedung terhormat ini,” ujar salah satu orator aksi.
Meski sempat memadati halaman, massa memastikan tidak ada tindakan anarkis. Ketertiban ini pun disambut baik oleh Sekretaris DPRD Sulut, Nicklas Silangen, yang langsung berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk mempersilahkan para perwakilan masuk ke ruang rapat.
Respon Cepat Legislator: Panggil Dinas Perhubungan
Aspirasi para supir diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulut, di antaranya Wakil Ketua Royke Anter SE., MBA, H. Amir Liputo SH, dan Ruslan Abdulgani.
H. Amir Liputo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan segera membawa masalah ini ke meja pimpinan dan memanggil instansi terkait.
”Aspirasi ini segera kami koordinasikan dengan Ketua DPRD. Kami akan memanggil Dinas Perhubungan sebagai mitra kerja Komisi III untuk mencari titik temu,” tegas Liputo.
Senada dengan itu, Royke Anter menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kondisi ekonomi para supir. Ia berjanji akan melibatkan perwakilan dari setiap trayek dalam pertemuan selanjutnya.
”Kami paham ini soal nafkah keluarga. Ke depan, kami akan mengundang perutusan masing-masing trayek untuk rembuk bersama. Kami harap teman-teman supir memahami mekanisme koordinasi kami di DPRD,” pungkas Royke.
Pertemuan tersebut berakhir dengan tertib setelah para legislator menjamin akan mengawal isu ini hingga mendapatkan solusi yang adil bagi para pelaku transportasi lokal di Manado. (**/red)
